ada dekade sejak krisis keuangan Asia, yang menyebabkan pergolakan besar di Indonesia dan menumbangkan pemerintahan Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi. Krisis keuangan tersebut telah menyebabkan kontraksi ekonomi yang besar dan reorientasi belanja publik. Utang pemerintah dan belanja pemerintah untuk subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan turun secara tajam.
ndonesia saat ini telah kembali pada stabilitas makroekonomi dan ‘ruang fiskal’ sedang tumbuh.
Selama dekade yang lalu, Indonesia telah mengalami pemulihan yang mengesankan, dikarenakan oleh pengelolaan fiskal secara hati-hati, utang yang menurun serta peningkatan pajak dan pendapatan ekspor. Untuk pertama kali sejak krisis, Indonesia memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk memenuhi sebagian besar dari kebutuhan pembangunannya. Selain kebijakan makroekonomi yang hati-hati – yang paling penting adalah rendahnya defisit anggaran secara konsisten – pemerintah juga membuat keputusan yang berani pada tahun 2005 untuk secara tajam mengurangi subsidi minyak, yang menyisihkan tambahan sejumlah AS$10 miliar untuk belanja pembangunan.
Sementara itu, pada tahun 2006 tersedia tambahan sejumlah AS$5 miliar dikarenakan oleh kombinasi peningkatan pendapatan pajak yang didorong oleh pertumbuhan perekonomian yang stabil secara keseluruhan serta turunnya pembayaran bunga utang – limpahan dari krisis ekonomi. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2006, pemerintah memiliki tambahan dana sebesar AS$15 miliar untuk belanja pembangunan. Indonesia belum pernah memiliki ‘ruang fiskal’ sebesar itu sejak penerimaan besar yang diperoleh di masa tingginya penerimaan dari minyak (oil boom) pada pertengahan tahun 1970an. Selanjutnya, perbedaan penting dibanding masa lalu adalah bahwa ruang fiskal yang sedang berjalan tidak merupakan hasil dari faktor eksternal yang terjadi secara kebetulan. Kali ini ‘ruang fiskal’ Indonesia telah dicapai sebagai akibat langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang sehat dan dipertimbangkan secara saksama.
Akan tetapi, sementara Indonesia telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam membebaskan sumber daya keuangan untuk kebutuhan pembangunannya – suatu keadaan yang dipersiapkan agar terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang – subsidi terus memberikan beban yang berat terhadap anggaran pemerintah. Meskipun terjadi pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih mencapai AS$10 miliar dari belanja pemerintah pada tahun 2006, suatu jumlah yang cukup besar, yaitu 15 persen dari keseluruhan anggaran. Tingkat ini sama dengan kondisi para tahun 2004, sebelum melambungnya harga minyak internasional dan pengurangan subsidi setelah itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
Transformasi belanja publik Indonesia melalui desentralisasi
Keputusan pemerintahan Habibie untuk mendesentralisasikan kekuasaan ke seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2001 juga mengubah cara Indonesia membelanjakan uang publik. Saat ini, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Indonesia membelanjakan 37 persen dari keseluruhan dana publik, suatu tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih besar daripada rata-rata OECD.
Dengan mempertimbangkan perkembangan-perkembangan tersebut di atas, pemerintah Indonesia saat ini memiliki peluang yang unik untuk memperbaiki layanan publik yang terlalaikan, memfokuskan diri pada sasaran pembangunan prasarana dan gelombang reformasi berikutnya. Sebagai contoh, meskipun belanja pendidikan saat ini telah mencapai 17,2 persen dari keseluruhan belanja publik bagian tertinggi dibandingkan setiap sektor lainnya dan 3,8 persen dari PDB pada tahun 2006 total belanja kesehatan publik tetap di bawah 1,1 persen dari PDB, dan investasi prasarana publik belum sepenuhnya pulih dari kondisinya yang rendah pasca krisis (hanya sebesar 3,4 persen dari PDB). Apabila dikelola dengan baik, sumber daya tambahan memungkinkan daerah-daerah tertinggal di Indonesia timur untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah yang lebih kaya di Indonesia. Dengan jumlah sebesar AS$25 miliar yang ditransfer ke pemerintah daerah pada tahun 2006, tantangannya saat ini tidak hanya untuk memastikan bahwa sumber daya yang memadai mencapai daerah-daerah yang paling miskin di Indonesia, akan tetapi juga untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut dibelanjakan secara bijaksana dan dengan cara-cara yang mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal inilah yang akan menjadi masalah utama untuk belanja publik di Indonesia di masa yang akan datang.
Meskipun Indonesia saat ini memiliki sumber keuangan yang memadai untuk melakukan pembenahan dalam kehidupan warga negaranya, masih terlalu banyak belanja publik yang ditujukan untuk subsidi dan administrasi pemerintah: belanja inti administrasi pemerintah telah melampaui belanja prasarana dan merupakan pos belanja terbesar kedua setelah pendidikan, yaitu sebesar 15 persen dari total belanja, sementara subsidi juga menghabiskan 15 persen dari total belanja.
Sementara itu, bagian yang cukup besar dari belanja administrasi pemerintah juga terjadi pada tingkat pemerintah daerah: yaitu hampir 32 persen dari semua belanja publik pemerintah daerah adalah untuk pemerintah sendiri. Selain itu, pertanggungan penuh gaji pegawai negeri sipil pemerintah kabupaten telah menciptakan situasi yang tidak mendorong kabupaten untuk merampingkan jumlah pegawai negeri yang dipekerjakan: dengan melakukan hal tersebut akan mengakibatkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Masalah lainnya yang menjadi perhatian utama adalah bahwa banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membelanjakan sumber daya mereka: saat ini tercatat 3,1 persen dari PDB masih tersimpan di rekening bank dan belum digunakan.
Untuk memastikan bahwa Indonesia memanfaatkan sepenuhnya peluang luar biasa yang ada saat ini, tiga masalah belanja publik utama harus diatasi, yaitu:
emperkuat Analisis Belanja Publik
Dengan tidak adanya data keuangan tentang belanja publik yang akurat dan tepat waktu, maka akan sangat sulit bagi para pembuat kebijakan untuk melakukan perencanaan keuangan secara efektif. Lebih buruk lagi, kurangnya data yang akurat dapat membawa kepada keputusan kebijakan yang salah dan pemborosan sumber daya yang berharga.
Sementara Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat dalam 10 tahun belakangan ini dalam perencanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan (baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), hal tersebut belumlah cukup. Pengelolaan keuangan publik tidak dapat benar-benar efektif tanpa analisis professional berkualitas tinggi tentang kecenderungan belanja publik. Masalah belanja publik yang penting bagi Indonesia – khususnya dengan mempertimbangkan besarnya sumber daya keuangan yang saat ini disalurkan kepada pemerintah kabupten – adalah untuk menyediakan data tersebut bagi para pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan.
Berkenaan dengan sistem keuangan publik di tingkat nasional, hal tersebut berarti memberikan rekomendasi kepada para pembuat kebijakan yang didasarkan atas analisis belanja publik dan tinjauan tentang belanja nasional Filipina, yang mengalokasikan 3,2 persen dari PDBnya untuk kesehatan. Sebaliknya Indonesia masih membelanjakan terlalu sedikit untuk prasarana. Berdasarkan persentasi PDB, belanja publik untuk prasarana sebesar 3,4 persen, masih jauh di bawah tingkat sebelum krisis sebesar 5 sampai 6 persen dari PDB.
Hanya dengan pengetahuan yang berharga tentang belanja publik yang sedang berjalanlah kebijakan dapat dirancang untuk menjawab ketidakadilan dan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan nasional. Di Indonesia, analisis tersebut telah mengungkapkan anggaran yang terfragmentasi dan fokus yang berlebih pada masukan dan bukan hasil. Pada akhirnya, hal tersebut berarti bahwa sistem anggaran tidak secara efektif menginformasikan pengambilan kebijakan melalui umpan balik kinerja.
Mendukung Desentralisasi melalui Pembangunan Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah berarti bahwa pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan saat ini sangat tergantung pada peningkatan pertumbuhan daerah dan pemberian layanan. Untuk mencapai tujuan ini, strategi diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial di seluruh daerah dan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini pada gilirannya memerlukan penguatan analisis belanja publik untuk membantu para pembuat kebijakan merancang kebijakan yang meningkatkan pembangunan daerah. Hal ini berarti memahami kecenderungan belanja publik di tingkat provinsi dan kabupaten dimaksudkan untuk mengatasi beberapa ketimpangan antara daerah-daerah di Indonesia yang memiliki standar kehidupan mendekati standar kehidupan negara maju dengan daerah-daerah yang terpencil dan miskin.
Pada tingkat daerah, pemerintah daerah juga memerlukan manfaat dari analisis belanja publik yang akurat dan tepat waktu untuk meningkatkan alokasi sumber daya. Informasi yang lebih baik harus digabungkan dengan kapasitas pengelolaan keuangan publik yang semakin membaik. Pengetahuan tersebut akan memungkinkan para pembuat kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang maksimal antara berbagai sumber pendapatan tersebut, sambil tetap membangun iklim investasi yang posisitf.
Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah saat ini mengelola hampir 37 persen dari seluruh belanja publik di Indonesia. Pemerintah daerah telah menjadi pemain penting dalam memastikan bahwa Indonesia memenuhi tujuan pembangunannya pada tahun-tahun mendatang. Ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, akan tetapi banyak pemerintah daerah masih belum diperlengkapi dengan baik untuk mengemban tanggung jawab tersebut karena masih memiliki kapasitas yang lemah. Bagi Indonesia, untuk memenuhi janji pembangunannya, dan bagi desentralisasi, untuk memenuhi potensinya (dan mengumpulkan dukungan dari para pihak yang diupayakan untuk dibantu), maka kapasitas dan kualitas pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Hal ini tidak hanya memerlukan dukungan dari pemerintah pusat, para donor dan LSM-LSM, akan tetapi juga dari masyarakat madani dan komunitas-komunitas untuk mendorong standar pemerintah daerah yang lebih tinggi.
Today, Saat ini belum ada sistem pengawasan, evaluasi dan pengukuran kinerja untuk pemerintah daerah. Akibatnya, banyak permasalahan mengenai implikasi kebijakan desentralisasi masih belum terjawab. Sebagai contoh, bagaimana kita mendefinisikan pemerintah daerah yang baik Faktor-faktor apa yang harus kita pertimbangkan ketika melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah Setelah sistem pengukuran pemerintah daerah telah ada di seluruh kabupaten dan kotamadya Indonesia (terhitung sejak bulan Agustus 2007, terdapat 459 kabupaten/kota), apakah mungkin dilakukan evaluasi terhadap seberapa baik desentralisasi telah benar-benar berjalan.
Tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah adalah bagian dari seksi Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Perekonomian (PREM) Kantor Bank Dunia di Jakarta. Tim ini terdiri atas empat subtim, yaitu:
1. Subtim Prakarsa untuk Analisis Belanja Publik (IPEA); yang berfokus pada belanja publik nasional
2. Subtim Desentralisasi; yang bekerja untuk menganalisis kebijakan belanja publik daerah dan kebijakan desentralisasi.
3. Subtim Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah; yang mengembangkan sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah dan memastikan pelaksanaannya di seluruh Indonesia.
4. Subtim Pembiayaan Rekonstruksi; yang berfokus pada belanja untuk program rekonstruksi setelah terjadinya bencana alam, yaitu tsunami di Aceh (2004), gempa bumi di kepulauan Nias (2005) dan gempa bumi di Yogyakarta (2006).
Tentang tim:
Anggota Tim lengkap terdiri atas 20 orang ekonom, peneliti utama dan pengelola data serta staf pendukung. Tim ini merupakan motor penggerak utama dalam lingkungan Kantor Bank Dunia di Jakarta dalam menjalankan kegiatan yang Bersifat Analitis dan Nasihat (AAA) yang berkaitan dengan analisis belanja publik dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Salah satu kontribusi terpenting yang dapat diberikan oleh Bank Dunia di negara-negara berpenghasilan menengah seperti Indonesia adalah untuk mengisi kesenjangan pengetahuan, yang disusun dan disampaikan melalui program-program AAA.
Misi Tim:
Misi dari tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi dan operasional keuangan publik melalui praktik-praktik pengawasan dan pengkajian yang lebih baik dan untuk memberikan saran kebijakan dan bantuan teknis secara tepat waktu baik pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misi ini dibagi lagi untuk menjawab ketiga masalah utama belanja publik yang dijabarkan di bawah ini.
Memperkuat Analisis Belanja Publik
Subtim yang berfokus pada belanja publik tingkat nasional bekerja dengan sebuah konsorsium yang terdiri atas department-departemen pemerintah utama, universitas-universitas di Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya di bawah payung Prakarsa untuk Analisis Belanja Publik (IPEA), guna menghasilkan analisis yang bermutu tinggi tentang belanja publik di Indonesia. Kerja sama yang erat dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinasi Bidang Ekonomi menyediakan analisis keuangan publik yang bernilai berupa Kajian-Kajian Belanja Publik (PERs), baik secara nasional maupun sektoral (untuk analisis daerah, Anda dapat mengacu kepada bagian berikut ini).Analisis belanja publik dapat menjadi sebuah alat yang ampuh yang siap untuk digunakan dalam pengambilan kebijakan pemerintah dan seharusnya menjadi proses yang bersifat alamiah dan rutin. Banyak pemerintah di seluruh dunia, seringkali dengan dukungan Bank Dunia, melakukan PERs setiap dua tahun. Sejak pelaksanaan desentralisasi pada tahun 2001, pemerintah Indonesia dan Bank Dunia telah melaksanakan sebuah PER pada tahun 2003 dan beberapa analisis mendalam tentang belanja sektoral dan belanja daerah, yang mencakup:
• Berinvestasi dalam Sektor Kesehatan Indonesia: (Bank Dunia, 2008)
• Berinvestasi dalam Pendidikan Indonesia (Bank Dunia, 2007)
• Kajian Belanja Publik Indonesia Tahun 2007 – Memanfaatkan Peluang Baru Indonesia (Bank Dunia, 2007)
Mendukung Desentralisasi melalui Pembangunan Daerah
Tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah merupakan salah satu motor penggerak AAA utama Bank Dunia di Indonesia yang mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pembangugnan daerah. Tim ini mendukung transformasi penting melalui sebuah prakarsa bernama Analisis Belanja Publik dan Pengembangan Kapasitas (PEACH). PEACH merupakan sebuah Analisis Belanja Publik Daerah bersifat partisipatif (RPEA) yang diikuti dengan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas. Penekanan dari PEACH adalah pada sifat partisipatifnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan daerah dan pengembangan kapasitas daerah. Sebuah tim gabungan yang terdiri atas universitas yang terkemuka dan para pejabat pemerintah daerah setempat merancang dan melaksanakan sebagian besar dari pekerjaan analitis dengan bantuan teknis dari tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah Bank Dunia. RPEA yang baru-baru ini dilakukan di Papua, Aceh, Nias dan Gorontalo telah menggambarkan bahwa pendekatan ini memastikan kepemilikan yang lebih kuat dari temuan-temuan dan rekomendasi. Akibatnya, kegiatan pengembangan kapasitas yang mengikuti RPEAs tersebut dapat dirancang secara lebih efektif dan dapat dilaksanakan dengan keterlibatan yang lebih kuat dari para pemangku kepentingan setempat.
Laporan-laporan analisis belanja publik yang dihasilkan oleh universitas-universitas yang terlibat dan tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah biasanya diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan dicanangkan di seminar-seminar di Jakarta dan di daerah yang terlibat. Tahap kedua prakarsa PEACH berfokus pada pengembangan kapasitas dan sosialisasi hasil-hasil PEA. Tahap ini mencakup pembuatan dan penyebaran pamflet, acara bincang-bincang melalui radio, seminar, pelatihan pelatih, lokakarya tentang keterampilan pengelolaan keuangan dan penempatan fasilitator di kantor-kantor pemerintah. Hingga saat ini, PEA tingkat daerah utama yang telah diterbitkan adalah:
• Analisis Belanja Publik Papua – Keuangan Daerah dan Pemberian Layanan di Daerah Paling Terpencil di Indonesia (Bank Dunia, 2005)
• Analisis Belanja Publik Aceh – Belanja untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (Bank Dunia, 2006)
• Analisis Belanja Publik Nias – Mengelola Sumber Daya untuk Membangun Kembali dan Mewujudkan Masa Depan yang Lebih Baik untuk Nias (Bank Dunia, 2007)
• Analisis Belanja Publik Gorontalo – Pemberian Pelayanan dan Pengelolaan Keuangan di Sebuah Provinsi Baru (Bank Dunia, 2008)
Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah
Agar desentralisasi di Indonesia dapat berhasil dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat yang diharapkan memperoleh manfaat, maka harus ada metode yang andal untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah mengembangkan sebuah sistem pengukuran kinerja yang komprehensif untuk pemerintah daerah yang didasarkan atas empat pilar, yaitu: pengelolaan keuangan publik, kesehatan fiskal, pemberian layanan dan iklim investasi daerah. Hasil-hasilnya dikumpulkan melalui survei yang dilakukan di semua pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tahap pertama dari survei akan mencakup pemerintah kabupatan/kota dari 16 provinsi dan hasil awalnya akan tersedia pada awal tahun 2008. Tahap kedua akan mencakup pemerintah kabupaten di semua provinsi lainnya dan hasilnya akan tersedia pada bulan Agustus 2008.
Basis Data (Database) Daerah Secara Tersambung (Online)
Guna mendukung program-program yang dimaksudkan untuk menjawab ketiga masalah kritis tersebut di atas, maka tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah juga mengembangkan database fiskal daerah secara online yang berisi data fiskal sampai pada tingkat pemerintah kabupaten. Data tersebut disusun dengan menggunakan data dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia termasuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Departemen Keuangan. Lihat database
Pembiayaan Rekonstruksi
Tim Keuangan Publik dan Pembangunan Daerah juga telah terlibat secara dekat dalam pembiayaan rekonstruksi pasca tsunami dahsyat yang menghantam Aceh pada bulan Desember 2004 dan gempa bumi yang terjadi kemudian di Nias pada bulan Maret 2005 dan di Yogyakarta pada bulan Juni 2006. Kerja tim dalam bidang ini dapat dilihat pada situs Internet berikut ini: www.worldbank.org/id/tsunami dan www.worldbank.org/id/reconstruction
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21581651~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK:447244,00.html?cid=GS_EAPIDPUBEXPBah_
Tidak ada komentar:
Posting Komentar